Peraturan Mengenai Pembayaran THR dan Gaji ke-13

Sesuai mandat yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (APBN 2018). Pemerintah melaksanakan kebijakan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ke-13 untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), pejabat negara, serta pada pensiunan/penerima tunjangan. Kebijakan Gaji dan Pensiun ke-13 pernah dilakukan tahun 1979 dan mulai rutin diberikan sejak 2004, sedangkan kebijakan THR diberikan sejak tahun 2016. Pembayaran aparatur negara pusat dan pensiun bersumber dari dana APBN 2018, sedangkan pembayaran untuk aparatur negara daerah bersumber dari APBD.

Berikut ini adalah Peraturan mengenai Pembayaran THR dan Gaji Ke-13

1. PP Nomor 18 Tahun 2018:

2. PP Nomor 19 Tahun 2018:

3. PP Nomor 20 Tahun 2018:

4. PMK Nomor 52/PMK.05/2018:

5. PMK Nomor 54/PMK.05/2018

Pemberitahuan Sisa DBH DR Per 11 April 2018

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya pembahasan kedua atas sisa DBH DR dan RKA Penggunaan DBH DR antara pemerintah daerah bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan pada tanggal 9 s.d. 11 April 2018 di hotel Oasis Amir Jakarta, bersama ini kami sampaikan pemberitahuan sisa DBH DR per 11 April 2018 berdasarkan Berita Acara Pembahasan di maksud yang terdiri dari:
1. Sisa DBH DR Definitif, bagi daerah yang telah selesai melakukan pembahasan atas sisa DBH DR dan telah disepakati sebagaimana terlampir dalam Lampiran 1.
2. Sisa DBH DR sementara berdasarkan realisasi transfer DBH DR ke RKUD dari tahun 2008 s.d. tahun 2017, bagi daerah yang tidak hadir dan/atau hadir namun belum selesai melakukan pembahasan sisa DBH DR, sebagaimana terlampir dalam Lampiran 2.

Untuk selanjutnya bagi daerah yang sisa DBH DR telah ditetapkan secara definitif agar segera menyusun RKA penggunaan DBH DR sebagai dasar penganggaran di dalam APBD TA 2018. Adapun bagi daerah yang sisa DBH DR bersifat sementara dapat segera melakukan pembahasan sisa DBH DR dan RKA DBH DR bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Dalam Negeri.

Pembahasan RKA bagi daerah yang sisa DBH DR telah definitif serta pembahasan sisa DBH DR yang bersifat sementara dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan akan dilakukan di Ditjen Perimbangan Keuangan dengan jadwal waktu tanggal 23, 24, 30, 31 Mei, dan 6, 7, 27, dan 28 Juni 2018, diharapkan masing-masing daerah dapat menyesuaikan dengan jadwal dimaksud

Untuk penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi:
1. Fajar P Gotawa Nomor Telp.: 087812733399
2. Dimas Pradhana Nomor Telp.: 081222331108

Attachment :
1. S- 326/PK/2018, tentang Pemberitahuan Sisa DBH DR per 11 April 2018;
2. Softcopy Lampiran.

Rekonsiliasi Data Gaji PNSD Semester I Tahun 2018 untuk Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2019

Rekonsiliasi Data Gaji PNSD Semester I Tahun 2018 untuk Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2019

Salah satu variabel dalam perhitungan alokasi DAU masing-masing daerah adalah alokasi dasar yang dihitung berdasarkan gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD). Data gaji PNSD terebut merupakan data yang sifatnya relatif dinamis, artinya selalu mengalami perubahan dan perkembangan yang signifikan akibat adanya pemekaran daerah, perubahan standar gaji PNSD, mutasi, promosi, penisun dan lain sebagainya.

Terkait hal tersebut, DJPK akan menyelenggarakan kegiatan Rekonsiliasi Data Gaji PNSD Semester I (Januari s.d. Juni Tahun 2018) dengan mengundang pemerintah daerah. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada tautan berikut.

Form Belanja Pegawai Semester 1 2018 <===== (WAJIB DOWNLOAD)

 
Undangan Acara sebagai berikut:

 
Daftar berkas yang harus dibawa nomor urut 1-10 pada link di bawah

[Updated 16 April 2018] Status Evaluasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah.

Dalam rangka pengawasan pungutan daerah, telah diatur upaya preventif agar setiap peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah.

Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah, Ditjen Perimbangan Keuangan melakukan evaluasi atas raperda pajak daerah dan retribusi daerah dan memberikan rekomendasi atas hasil evaluasi tersebut melalui Kementerian Dalam Negeri.

Informasi atas Status Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah update pada 16 April 2018, selanjutnya dapat diunduh melalui tautan berikut.

[Updated 10 April 2018] Status Evaluasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah.

Dalam rangka pengawasan pungutan daerah, telah diatur upaya preventif agar setiap peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah.

Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah, Ditjen Perimbangan Keuangan melakukan evaluasi atas raperda pajak daerah dan retribusi daerah dan memberikan rekomendasi atas hasil evaluasi tersebut melalui Kementerian Dalam Negeri.

Informasi atas Status Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah update pada 10 April 2018, selanjutnya dapat diunduh melalui tautan berikut.

[Updated 27 Maret 2018] Status Evaluasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah.

Dalam rangka pengawasan pungutan daerah, telah diatur upaya preventif agar setiap peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah.

Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah, Ditjen Perimbangan Keuangan melakukan evaluasi atas raperda pajak daerah dan retribusi daerah dan memberikan rekomendasi atas hasil evaluasi tersebut melalui Kementerian Dalam Negeri.

Informasi atas Status Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah update pada 27 Maret 2018, selanjutnya dapat diunduh melalui tautan berikut.

Pelaksanaan Workshop Dana Desa

Sehubungan dengan telah ditetapkannya PMK No.226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 dan PMK No.199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa, DJPK akan menyelenggarakan Workshop Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018.

Informasi lebih lanjut dapat diunduh melalui tautan berikut.